Kolaborasi Solid! DPW LDII Maluku Turunkan 8 Personel Pantau Hilal Bareng Kemenag dan BMKG

Ambon — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Maluku mengirimkan delapan personel tim rukyat hilal untuk memantau posisi bulan dalam rangka penentuan awal bulan Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Maluku dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Pemantauan hilal dipusatkan di Hotel Tirta Amahusu, Kota Ambon, yang menjadi salah satu titik strategis rukyat di Maluku. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan visibilitas ufuk barat serta koordinasi teknis bersama Kementerian Agama dan BMKG guna memastikan akurasi data astronomi serta kondisi cuaca yang mendukung.
Berdasarkan pemaparan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, ketinggian bulan saat waktu pengamatan tercatat pada posisi -3°. Artinya, secara astronomis posisi hilal masih berada di bawah ufuk (horizon) ketika matahari terbenam, sehingga secara teori tidak memungkinkan untuk terlihat. Penjelasan tersebut menjadi dasar ilmiah dalam proses pelaporan hasil rukyat yang selanjutnya diteruskan ke sidang isbat tingkat nasional.
Ketua DPW LDII Maluku, Jamaludin Wabula, menegaskan bahwa keikutsertaan LDII dalam rukyat hilal merupakan bentuk komitmen organisasi dalam mendukung keputusan pemerintah terkait penetapan awal Ramadan, Syawal, maupun Zulhijah.
“Partisipasi ini adalah wujud sinergi dan tanggung jawab kami dalam menjaga kebersamaan umat serta mendukung keputusan pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, anggota tim rukyat hilal LDII Maluku, Salmin Sanduan, menjelaskan bahwa keterlibatan delapan personel tersebut telah dipersiapkan secara teknis dan koordinatif.
“Kami mengikuti pemaparan dari Kementerian Agama terkait posisi hilal yang berada di -3°, sehingga secara hisab memang belum memenuhi kriteria imkan rukyat. Namun, kami tetap melaksanakan pemantauan sebagai bagian dari prosedur dan komitmen bersama,” ungkap Salmin.
Ia menambahkan, sinergi antara ormas Islam, pemerintah, dan BMKG menjadi bukti bahwa penentuan awal bulan Hijriah dilakukan secara profesional, ilmiah, dan transparan.
Dengan kolaborasi yang solid ini, diharapkan proses pemantauan hilal di Maluku dapat terus berjalan dengan baik serta memperkuat persatuan umat Islam di daerah tersebut.